Izin Reklame Puluhan Tahun Dibiarkan Tanpa Bayar Pajak, Ada Apa Bapenda Surabaya Tidak Menindak?

556

Surabaya || faktaindonesia.co.id – Penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin dalam aturan sudah ditetapkan. Hanya saja, aturan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya terkesan menutup mata untuk tidak menindaknya terkait beberapa pelanggaran reklame disinyalir tidak memperpanjang masa perizinan.

Berdasarkan pantauan dilapangan, sejumlah reklame di Surabaya diketahui tanggal perizinan telah tidak aktif, alias kedaluwarsa. Ada apakah terhadap Bapenda Kota Surabaya?

Sementara, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya Mahfudz menyoalkan sejumlah reklame sampai puluhan tahun dibiarkan tanpa membayar pajak. Sehingga, Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, hal ini kurang tegas bagi penunggak pajak.

“Masih ada beroperasi reklame tanpa bayar pajak, bagi saya memang tidak tegas untuk menindak,” tegas Mahfudz.

Demikian, pernyataan Bapenda Kota Surabaya juga disebutkan sesuai peraturan penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin. Menurutnya, bagi reklame-reklame tidak ada izin, tidak dibolehkan.

“Ya enggak boleh, kalau reklame tidak memiliki izin. Maka itu, sebelumnya untuk reklame akan berakhir, kita kirim surat kepada biro reklame,” ujar Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi, melalui Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Chairani Agustiana, pada keterangannya.

Untuk pengajuan reklame, kata Rani, tahap melaluinya di ketua tim reklame, yakni Bapenda. Jadinya, tim reklame ini mempunyai fungsi masing-masing sendiri.

“Kalau untuk materi dan pajak, oleh Bapenda Kota Surabaya,” ucapnya.

Kemudian, Kabid BPKPD Kota Surabaya Rani bilang, setelah proses rekomendasi reklame itu semua disetujui oleh perangkat daerah (PD), lalu diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), yang kemudian nanti dibayarkan. Setelahnya, ditertibkan surat izin penyelenggraan reklame (SIPR).

“Kalau saja salah satu dari tim reklame tidak memberi rekomendasi disetujui, ya perizinan tersebut tidak mungkin dikeluarkan,” tuturnya.

Tahap pemberkasan, sambung Rani, masuk prosesnya melalui online. Kemudian, dari Bapenda memonitor, serta mengecek ke lokasi, setelahnya itu dirapatkan dengan persyaratan semua terpenuhi. Tetapi, jika salah satu tim reklame tidak memenuhi syarat persetujuan, dilakukan penolakan.

“Kita tolak, nanti penolakan itu diinformasikan ke wajib pajak (WP) reklame tidak mendapat persetujuan, karena tidak sesuai aturan,” paparnya.

Penolakan itu, sebut dia, tidak langsung ditolak. Tetapi, mencarikan alternatif tempat, kalau misalkan dari biro reklame menyetujui bisa dilanjutkan. Namun, harus berpindah lokasi.

“Sedangkan kalau biro reklame tetap tidak setuju, serta untuk tetap minta ke titik pemasangan reklame, ya kita tolak,” ungkap Rani. (ynt/mnf/ries)

iklan bawah berita