Soroti Wacana Penghapusan PR SD SMP Surabaya, Komisi E DPRD Jatim Hadi Dediansyah: Kebijakan Akan Berdampak Negatif Bagi Siswa

721

Surabaya || faktaindonesia.co.id – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya terkait menghapus PR (pekerjaan rumah) Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menuai sorotan dari Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Bidang Kesejahteraan Rakyat – Pendidikan, Hadi Dediansyah, S.Pd., M.Hum.

Pasalnya, jika kebijakan itu dilaksanakan, maka akan berdampak negatif bagi proses belajar mengajar terhadap siswa tersebut.

“Ya harap di kaji ulang, suatu kebijakan harusnya mengkaji lebih awal, karena kebijakan ini nanti akan dampaknya positif bagi anak didik atau tidak,” ujar dia dalam keterangannya, Jum’at (28/10).

“Tentunya, harus benar-benar diterapkan sesuai kebutuhan,” tambah Hadi Dediansyah.

Politisi Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga menyarankan bahwa, Pemkot Surabaya hanya mengurangi durasi PR bagi siswa SD – SMP. Karena, bila kalau ada PR, anak didik ini untuk belajarnya akan lebih giat kembali.

“Masalah PR itu untuk anak memang durasinya padat sekali ya,” terang Dedi.

Selain itu, Dedi Hadiansyah mengatakan, anak-anak juga tidak ada sosialisasi di masyarakat kan.

“Jadi, mungkin kebijakan ini tidak harus dihapus ya, tetapi untuk durasi seharusnya dikurangi,” tegas Dedi Hadiansyah.

Diketahui sebelumnya, Pemkot Surabaya, melalui Dispendik Kota Surabaya akan segera menerapkan 2 jam pelajaran yang digunakan untuk pendalaman karakter siswa. Hal ini dilakukan agar siswa tidak terbebani PR, serta meningkatkan kemampuan siswa untuk bersosialisasi.

Begitu juga, tersampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahwa, pelaksanaan kegiatan ini akan dimulai pada 10 November 2022 mendatang, yakni bertepatan peringatan Hari Pahlawan.

Karena itu, Wali Kota Eri meminta, PR tidak boleh membebani siswa. Sebab, Pemkot Surabaya tengah mengedepankan proses pertumbuhan karakter siswa.

“Sebetulnya PR itu jangan membebani anak, tapi yang saya rubah PR itu adalah, untuk kegiatan pembentukan karakter. Saya harap meskipun ada PR tapi tidak terlalu berat dan terlalu banyak, yang penting adalah, pertumbuhan karakter mereka,” ungkapnya.

Disisi lain, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh juga menambahkan, berdasarkan instruksi Wali Kota Eri Cahyadi mengenai jam sekolah yang terlalu panjang dan membuat aktivitas sosial di luar sekolah berkurang, maka pihaknya sangat serius untuk mengurangi beban siswa.

“Jam belajar selesai pukul 12.00 WIB dan pendalaman sampai pukul 14.00 WIB. Artinya, dua jam sudah efektif, anak-anak bisa mengikuti pola pembelajaran melalui pengambangan bakat masing-masing. Ada lukis, menari, mengaji, dan lainnya,” ucapnya.

Sedangkan, untuk penyelesaian PR bagi siswa di tingkat SD dan SMP, disampaikan kembali, bisa dilakukan melalui kelas pengayaan untuk diselesaikan di sekolah.

“Agar fresh, pulang anak-anak sudah tidak ada beban mengerjakan PR. Maka, pengayaan pembelajaran antar teman bisa membantu menyelesaikan PR dan pulang sudah tidak memikirkan PR,” jelas Yusuf Masruh.

Sebab, menurut Yusuf, pola pembelajaran pendalam karakter ini akan melatih para siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan berani memberikan pendapat untuk menciptakan desain atau rencana pengembangan pengetahuan siswa.

“Anak dilatih aktif untuk membuat proyek. Maka saya siapkan menu ekstrakulikuler yang cocok dengan sekolah dan kondisi anak-anak agar menyenangkan. Bahkan, respon dari teman-teman sekolah sangat setuju karena fokus pada pembentukan karakter siswa. (ynt/mnf/ries)

iklan bawah berita