Mensinyalir Sejumlah Reklame Tidak Diperpanjang, Terkesan Pembiaran Dari Bapenda Surabaya

729

Surabaya || faktaindonesia.co.id – Beberapa jumlah reklame di kawasan Kota Surabaya nyaris tidak dilakukan perpanjangan, alias Bodong terkait perizinan penyelenggaraan reklame. Betapa tidak, aturan tersebut telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya bahwa, wajib memiliki izin. Meskipun peraturan sudah ditentukan, masih ada saja sejumlah reklame Bodong mensinyalir tidak diperpanjang.

Hal tersebut, akan kurangnya pengawasan tidak adanya penindakan oleh Instansi Bapenda, maupun Dinas terkait Kota Surabaya, atau hanya terkesan pembiaran semata, ada apa dengan semua itu?

Dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ir. Musdiq Ali Suhudi, M.T., melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Chairani Agustiana, S.E., M.Si., bahwa sesuai aturan penyelenggaraan reklame wajib memiliki izin.

“Ya enggak boleh kalau reklame tidak memiliki izin, apapun itu. Maka, sebelum itu (reklame) berakhir, oleh Bapenda Kota Surabaya, kita mengirim surat ke biro nya,” ucap Chairani Agustina, dalam keterangan yang diterima faktaindonesia.co.id, Rabu (12/10/2022).

Menurutnya, salah satu pengajuan reklame, melalui tim reklame dari dinas terkait. Sedangkan, untuk ketua tim reklame dari Bapenda Kota Surabaya.

“Masing-masing tim reklame ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, kalau terkait materi dan pajak dari Bapenda Kota Surabaya,” kata Kabid Chairani Agustina, sapaan panggilan Rani.

Proses rekomendasi pengajuan reklame, disampaikan kembali, setelahnya masing-masing pihak perangkat daerah (PD) semua telah menyetujui, dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), baru di bayar, setelah itu kemudian turun lah atau diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR).

“Kalau salah satu dari tim reklame tidak memberikan rekomendasi persetujuan, ya izin itu tidak mungkin keluar,” ungkapnya.

Rani mengatakan, tim reklame, melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), jadi pemberkasan masuk, prosesnya secara online. Kemudian, pihak Bapenda memonitor dan dilakukan pengecekan lokasi kemudian lalu dirapatkan.

Dari situ, sebutnya, kalau memenuhi persyaratan, ataupun tidak menindaklanjuti. Kalau misalnya, ada salah satu tim reklame tidak memberikan persetujuan (approve), artinya di tolak.

“Kita tolak, nantinya di informasikan ke Wajib Pajak (WP) bahwa, reklame-reklame itu tidak diberikan approve, karena tidak sesuai dengan aturan,” papar Rani.

Penolakan disini, tambahnya, bisa langsung di tolak atau dicarikan alternatif tempat. Kalau misal, dari biro reklame setuju, bisa berlanjut, tapi harus perpindahan lokasi.

“Tetapi, kalau biro reklame tidak setuju tetap meminta pada titik pemasangan itu, ya kita tolak,” terang Rani. (ynt/mnf/ries)

iklan bawah berita