Sertifikasi Halal Penting Bagi Masyarakat Gresik, Ini Kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Samwil

481

Gresik || faktaindonesia.co.id – Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim H. Samwil, S.H., S.IP., M.M.,. mengatakan bahwa, dengan diadakannya sertifikasi halal, atau hadirnya Gresik Halal Center (GHC) sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

Menurut dia, tujuan itu agar ketidak adanya rasa was-was terhadap makanan dan minuman diproduksi pada kota santri dengan kehalalannya.

Seperti hal terkecil, kata dia, mulai dari produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sampai tekni penyembelihan hewan yang disembelih. Sebabnya, produk di kota pudak itu harus mendapat sertifikasi halal. Selain itu, pada produk skala besar internasional, yakni produksi mie instan juga sertifikasi halal langsung dari pusat.

“Ini perlunya pihak GHC untuk melihat cara prosesnya langsung produksi pada perusahaan mie instan,” ujar H. Samwil, saat diwawancarai faktaindonesia.co.id, Minggu (4/9).

Sehingga, dengan pengolahan itu jangan sampai memakai minyak babi, dan produk tidak halal. Maka, sistemnya harus yang syar’i. Cara antisipasinya, sambung Samwil, agar produk tersebut halal dengan car mendaftar ke GHC, yang selanjutnya memferifikasi bahan-bahannya.

“Tahap awal, bisa didaftarkan secara manual, serta dilakukan penyurveian bahan yang telah digunakan. Nanti kedepan GHC harus memiliki uji laboratorium sendiri, sebagai penentuan bahwa, apakah produk itu halal atau tidak,” kata wakil rakyat Dapil XIII Gresik Lamongan ini.

Legislator Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan, peran GHC merupakan membantu pedagang agar dagangannya tidak diragukan oleh konsumen. Untuk proses sertifikasi halal itupun, tidak dipungut biaya, alias gratis.

“Intinya, kita sosialisasikan undang-undang jaminan produk halal kepada masyarakat,” tutur dia

Oleh karenanya, lanjut Samwil, pemerintah telah menetapkan pada tahun 2024, semua produk makanan, dan minuman, maupun beberapa produk lain harus sudah dipastikan kehalalan.

Misalnya, penjual boleh berjualan, kalau sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag), melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

“Semua harus bersertifikasi halal, itupun berlaku di tahun 2024. Termasuk pedagang kaki lima (PKL) harus mempunyai sertifikat halal yang dicantumkan masing-masing tempat dagangannya. Begitu juga, rumah pemotongan hewan (RPH), maupun rumah pemotongan unggas (RPU) dalam teknis penyembelihan harus bersertifikasi halal,” pungkasnya. (ynt/mnf)

iklan bawah berita