Cafe Dan Resto Tidak Cantumkan Pajak 10 Persen, Ini Reaksi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya

571

Surabaya || faktaindonesia.co.id – Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, menemukan sejumlah kafe dan resto di kawasan wisata Tunjungan Romansa, tidak menyantumkan pajak 10 persen di nota pembayaran.

Temuan itu berawal, ketika Anas Karno mengunjungi salah satu kafe dan resto di kawasan tersebut, Kamis (21/7) lalu, ketika dilakukan pengecekan terhadap 2 (dua) kafe dan resto lainnya di kawasan ini juga didapati hal serupa.

Anas Karno menyayangkan kondisi itu. Bahkan, dia menegaskan, seharusnya pajak restoran 10 persen dicantumkan dalam nota pembayaran supaya transparan.

“Demi transparansi, seharusnya nilai pajak resto ditampilkan pada struk pembayaran. Karena, yang bayar pajak itu adalah konsumen. Sedangkan, pihak resto hanya dititipi untuk meneruskan ke kantor pajak atau kasda. Kalau tidak transparan begini, rawan tidak dibayarkan pajak,” tandas Legislator PDI Perjuangan ini, Jum’at (22/7).

Padahal, masih kata Anas, pajak restoran menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

“Kalau begini terus bisa lost (hilang) PAD dari pajak restoran. Apalagi kawasan disini selalu ramai dikunjungi masyarakat. Tempat Tunjungan, baru contoh temuan. Sedangkan, bisa saja kondisi yang serupa dapat terjadi banyak tempat lain di Surabaya,” tegasnya.

Karenanya, Anas menegaskan kembali, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya untuk turun monitoring terhadap kondisi keadaan ini.

“Bapenda Surabaya kita minta untuk lakukan sosialisasi kepada tempat usaha cafe dan resto yang belum melakukan kewajibannya membayarkan pajak dari konsumen. Kalau sosialisasi pertama, kedua da ketiga mereka tetap mengabaikan, maka harus ditindak,” ucapnya.

Anas menyatakan bahwa, sanksi akibat pelanggaran berupa administratif bisa dikenakan denda, bahkan penghentian operasional. Pajak Restoran diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam data Bapenda Surabaya menyebut, di tahun 2018 realisasi Pajak Restoran mencapai hampir Rp 466 miliar. Pajak Restoran merupakan komponen penyumbang PAD terbesar di kelompok non PBB, BPHTB dan Pajak Air Tanah. Sedangkan tahun 2019, penerimaan PAD Kota Surabaya dari sektor Pajak Eestoran mencapai Rp 500 miliar.

Di tahun 2022, Pajak Restoran menunjukkan tren kenaikan lagi bersama Pajak Hotel dan Reklame, seiring dengan landainya kasus penularan COVID-19,” tutur Anas. (ynt/ries)

iklan bawah berita