Tidak Semua Warga Terdata DTKS, Begini Dalih Kadinsos Surabaya

99

Surabaya | faktaindonesia.co.id – Bagi masyarakat tidak mendapatkan bantuan, maka pihaknya berdalih tidak semuanya warga terdata masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Menurutnya, bantuan diterima langsung oleh masyarakat tersebut telah sudah terdata sesuai kuota. Tapi, kalaupun memang ada masyarakat belum mendapat bantuan, pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Hal ini dikatakan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin, Sabtu (16/4).

Anna menyampaikan, kalau memang warga benar-benar membutuhkan bantuan maka, bisa dikomunikasikan. Sehingga, nanti akan dilakukan pengecekan ke Dinsos Kota Surabaya.

“Kita samakan pada DTKS, setelah itu dapat mengetahui apakah warga Surabaya sudah terdata atau belum,” ungkapnya.

Lanjut dia, walaupun sudah di data pada DTKS, memang tidak semua terdata mendapat bantuan. Contohnya, seperti anak sekolah mendapatkan seragam karena terdata sesuai kuota.

Sehingga, kata Anna, warga yang terdata dan ini tetap dilakukan pengecekan. Karena pengakuannya, tidak mengetahui nama dan nomor induk kependudukan (NIK) nya satu persatu warga itu sendiri.

“Setelah kami ketahui nama beserta NIK nya warga itu, baru nanti ketahuan apakah terdata pada DTKS atau tidak,”sebutnya.

Namun, Anna menyebut, kalau masih belum terdata DTKS, maka harus didaftarkan melalui, perangkat RT atau RW, kemudian setelah terproses data lengkap baru selanjutnya disurvei.

“Kami lakukan survei data yang dikirim dari perangkat RT/RW itu, bahkan contohnya lagi ada masyarakat mempunyai rumah bagus atau layak, tapi mendapat warisan. Sedangkan, juga masyarakat punya rumah kurang layak, tapi rumah sendiri seperti itu,” paparnya.

Dengan begitu, ungkap Anna, kira-kira yang terdata masyarakat memiliki rumah kurang layak, tetapi miliknya sendiri.

Oleh sebab itu, diakuinya, tetap didalami. Sehingga, harus juga mencoba dengan kehati-hatian terkait penyaluran bantuan seperti ini.

“Apapun kalau memang sudah berhak buat masyarakat, akan kami usulkan kepada Kemensos RI,” imbuhnya.

Bahkan, tambah Anna, setiap bulan telah mengajukan usulan penyaluran bantuan ke Kemensos RI, melalui Aplikasi SIKS-NG.

“Usulan itu kami sambungkan langsung melalui aplikasi SIKS-NG, dengan demikian masyarakat penerima bantuan tersebut dapat terlihat antara layak dan tidaknya dapat diketahui,” pungkasnya. (ynt/mnf/yud)

iklan bawah berita