Kepala Desa Sambirobyong Terkesan Menyepelekan Jurnalis

0 163

Kediri, faktaindonesia.co.id – Salah satu rekan media tersinggung dengan sikap Kepala Desa Sambirobyong, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, yang terkesan menyepelekan jurnalis.

Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa Sambirobyong, Andri Nur Rohman, tidak memberi waktu rekan media untuk wawancara terkait vaksinasi.

Awalnya rekan media berkunjung ke Balai Desa Sambirobyong bermaksud untuk meliput kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah Desa Sambirobyong. Selasa, (21/12/2021)

Sesampainya di lokasi rekan media meminta ijin kepada Kepala Desa untuk memberikan keterangan terkait kegiatan vaksinasi.

Namun Kepala Desa menolak dengan alasan sedang sibuk dengan kegiatan vaksinasi. Sang Kepala Desa justru menyuruh rekan media untuk berkoordinasi dengan Kepala Dusun.

“Mau wawancara apa mbak? Ini sedang sibuk vaksin, sama pak kamituwo sama saja.” Begitu alasan Kepala Desa yang terkesan enggan ketika rekan media bermaksud untuk wawancara.

Sebetulnya bukan kali ini saja Kepala Desa Sambirobyong, Andri Nur Rohman, enggan untuk diwawancarai. Pernah suatu ketika rekan media berkunjung ke Balai Desa Sambirobyong, sang Kepala Desa juga enggan diwawancarai dengan dalih masih ada tamu.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

Dan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. (88GG)

iklan bawah berita